Articles and Essays by Mark Engler

    Bagaimana Memerintah Dunia setelah Era Bush

    The World After Bush (in Indonesian)

    Mudah membayangkan sebuah pesta yang menandai kesempatan yang membahagiakan ini, hadirnya para pendemo anti perang, penganut kebebasan sipil, pemimpin masyarakat, pejuang lingkungan hidup, advokat yang peduli kesehatan, dan serikat pekerja yang bersulang berakhirnya zaman yang kurang membahagiakan ini. Bahkan orang Amerika yang biasanya tidak begitu tertarik pada kehidupan politik merasa tergoda untuk ikut memeriahkan pesta ini, dengan membawa botol-botol minuman mereka.

    Dalam kesempatan itu rating persetujuan masyarakat atas pekerjaan yang dilakukan sang presiden merosot menjadi 40% dalam dua tahun dan merosot lagi menjadi sekitar 30% – terendah dalam sejarah – maka tidak mengherankan jika pesta ini dihadiri banyak orang.

    Namun, yang lebih mengejutkan lagi mungkin karena banyaknya orang yang minum merk-merk champagne mahal. Di tengah-tengah perayaan tadi, perhatian hadirin akan tertuju pada sekelompok orang yang memiliki kedudukan di dunia korporasi, yakni mereka yang mencari kesempatan untuk mencari kekuasaan presiden dengan gelar MBA menjadi presiden tapi sekarang mereka percaya bahwa kaum neo-konservatif tidak mungkin menjalankan sebuah imperium.

    Satu dari aspek-aspek yang aneh pada tahun-tahun pemerintahan Bush adalah bahwa pernyataan “para pemersatu” terpolarisasi tidak hanya pada masyarakat Amerika, tapi juga pada kelompok elit dan para pelaku bisnis. Ini adalah tipe-tipe orang yang berkumpul pada pertemuan tahunan, Forum Ekonomi Dunia yang ultra-eksklusif di Davos, Swiss. Walaupun terlihat keakraban di wajah-wajah mereka, sekelompok kecil orang yang berkuasa ini sekarang memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana kekuatan Amerika akan dibentuk pasca pemerintahan Bish dan semakin banyak dari mereka yang memilih melompati kapal daripada harus ikut arah yang telah diambil oleh kaum Republikan dalam tahun-tahun belakangan. Mereka sekarang berada dalam perdebatan mengenai bagaimana cara memerintah dunia.

    Jangan anggap hal ini sebagai sebuah konspirasi, tapi ini adalah sebuah debat yang masuk akal mengenai kebijakan-kebijakan apa yang paling diminati oleh mereka yang menyewa orang-orang yang dekat dengan pelobi di Washington dan akan memenuhi seruan kampanye presiden dan Konggres. Banyak para pemimpin bisnis yang terkenang akan tahun-tahun “perdagangan bebas” di era pemerintahan Bill Clinton, ketika gaji para eksekutif meroket dan pengaruh global perusahaan multinasional juga meningkat.

    Dengan menolak kaum neo-konservatif yang berpaham unilateralisme, para pelaku bisnis itu ingin melihat sebuah fokus baru dari “kekuatan lunak” Amerika dan instrumennya pada control ekonomi, seperti Bank Dunia, IMF, WTO – kelompok institusi yang multilateral yang membentuk apa yang dikenal dalam lingkaran kebijakan internasional sebagai “Konsensus Washington”. Perusahaan-perusahaan global ini sedang berusaha untuk mengkontrol arah kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan partai Demokrat yang baru.

    Hanya ada sedikit pertanyaan dari mayoritas orang di planet ini – yakni mereka yang menderita di bawah globalisasi perusahaan di era pemerintahan Clinton dan globalisasi imperium di bawah pemerintahan Bush – yang pantas menerima sesuatu yang lebih baik. Namun, jauh dari kepastian bahwa keadilan sosial akan menyokong sebuah pendekatan yang lebih demokratis pada permasalahan dunia dan keadaan ekonomi global yang akan mampu untuk mempengaruhi sebuah pemerintahan yang baru. Di sisi lain, kehancuran yang ditimbulkan oleh delapan tahun kekuasaan neo-konservatif dan tantangan-tantangan dari suasana geopolitik saat ini yang menakutkan memberikan sebuah teka-teki pada perusahan-perusahaan global itu: Apakah mungkin kembali kepada keadaan yang pernah mereka alami sebelumnya?

    Pemberontakan Kaum Korporat

    Selama masa pemerintahannya, walaupun ada banyak bukti akan kegagalannya, Bush dan dan Wakil Presiden Dick Cheney, telah mempertahankan suatu kepercayaan diri atas kemampuan mereka untuk secara sukses mempromosikan kepentingan Amerika, atau paling tidak atas orang-orang dari “Pionir”, yakni kelas pendonor Walaupun seringkali, publik menerima peringatan bahwa kaum loyalis memang terlihat terburu-buru meninggalkan kapal pemerintahan yang akan karam. Contohnya, di bulan Oktober 2007, terdapat sebuah berita di halaman muka yang berjudul “Partai Republik (GOP) kehilangan pengaruhnya atas Pemilih dari Kelompok Bisnis Inti” seperti yang dilaporkan oleh koran Wall Street Journal bahwa partai itu sedang menghadapi sebuah krisis kepercayaan karena “beberapa pemimpin bisnis sedang menjauhi partai itu karena perang di Irak, hutang pemerintahan federal dan sebuah agenda sosial kaum konservatif yang mereka tidak ingin tanggung bersama”.

    Ketika hal ini berkaitan dengan respon perusahaan “perang atas terror” sang presiden, seringnya yang terdengar adalah Halliburton dan Blackwater, perusahaan – perusahaan yang terlibat langsung dalam invasi dan pendudukan Irak, dan dengan mentalitas kaum perampok. Perusahaan-perusahaan semacam itu telah melakukan hal-hal yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan secara cepat dari mesin militer. Namun, selalu ada kaum realis, kaum Republikan yang berorientasi bisnis yang menentang invasi itu sejak awal karena mereka percaya hal ini akan berpengaruh negatif kepada ekonomi Amerika. Pada saat petualangan yang dilakukan pemerintah di Irak terbenam dalam lumpur, jajaran perusahaan-perusahaan yang mengeluh menjadi meningkat.

    Kelompok elit “perdagangan bebas” menjadi kesal mengenai focus pemerintah pada nasionalisme yang tersendiri dan dan ketidak pedulian mereka atas cara-cara multilateral untuk memberikan pengaruh keamanan. Mereka percaya, pendekatan urusan-urusan luar negeri dengan cara peperangan ini, telah menggagalkan kemajuan dari globalisasi korporasi yang telah dicapai. Di bulan April 2006 pada sebuah kolom di Wahington Post, seorang globalis bernama Sebastian Mallaby menyalahkan “kenapa globalisasi telah berhenti” pada saat pemerintahan Bush. Mallaby menuduh Gedung Putih tidak ingin menginvestasikan modal politik di IMF, Bank Dunia atau WTO. Dia menulis:

    “Lima belas tahun lalu, ada harapan bahwa akhir perpecahan Perang Dingin akan memungkinkan lembaga-lembaga internasional untuk memperolah sebuah ikatan yang baru. Tetapi kekuatan-kekuatan raksasa saat ini tidak tertarik untuk membuat sistim multilateral yang kuat…Amerika Serikat masih tetap satu-satunya gelandang atas sistim multilateral. Tapi pemerintahan Bush telah mengucilkan sedemikian banyak pemain untuk bisa memimpin tim itu secara efektif. Kebijakan luar negerinya berlaku sebagai sebuah respon yang bisa dipahami dari ketidak berdayaan kekuatan-kekuatan yang lain. Tapi unilateralisme secara tragis telah menjadi bumerang, menghancurkan kesempatan kecil apapun yang ada dari alternatif multilateral yang bisa berjalan.”

    Merasa frustasi oleh kegagalan Bush, banyak dari para elit bisnis ingin kembali pada suatu imperium yang lebih lunak dari globalisasi korporasi dan, semakin banyak dari mereka yang menginginkan Demokrat untuk mengemudikan perubahan ini. Sebagai suatu ukuran hal ini – yang sama dengan hak suara kaum kepitalis – catat analis politik Kevin Phillips dalam bukunya yang baru, Bad Money, bahwa, tahun 2007, “kontribusi dana lindung (hedge fund) para pegawai kepada Komite Kampanye Demokrat di Senat melebihi yang ada pada kampanye pesaingnya yakni partai Republik dengan kurang lebih sembilan banding satu”.

    Pemberontakan yang diam-diam ini dari pihak kelompok korporasi telah menimbulkan gema pada kampanye. Pihak Partai Demokrat jelas menolak “perdagangan bebas” versi ekonomi bergaya trickle-down, yang telah melakukan banyak hal untuk menolong para manager dana lindung (hedge fund) dan para eksekutif yang memiliki jet pribadi daripada siapapun yang berada di bawah tangga ekonomi.

    Akibatnya, baik Senator Barack Obama maupun Hillary Clinton berlaku sebagai pesaing atas North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan kesepakatan perdagangan bilateral yang lebih baru dengan Colombia, sebuah Negara bagian dimana mengorganisir sebuah serikat pekerja atau secara terang-terangan menyerukan perjuangan HAM bisa membuat hidup anda sebagai taruhan. Suara tenor dari kampanye saat ini menunjukkan perubahan penting dari kampanye tahun 1990an, saat dimana kaum Demokrat papan atas terus mencoba untuk menjadikan korporasi mereka menjadi bonafid dan “membagi segi tiga” kebijakan ekonomi kelompok konservatif.

    Saat ini, kedua kandidat itu masih dikelilingi oleh para penasehat yang tahu masalah bisnis yang pandangan-pandangannya pas dengan paradigma globalisasi korporasi pada zaman sebelum pemerintahan Bush. Ketegangan antara aktivis anti-NAFTA dan mereka yang terlibat peperangan telah berakibat pada beberapa kejanggalan yang memalukan selama kontes awal.

    Bagi Hillary Clinton, orang yang paling penting melibatkan salah seorang ahli strategi utamanya, Mark Penn, seorang yang memiliki suatu catatan yang jahat dan lama atas pelanggaran korporasi, sebagai seorang pelobi Washington. Ternyata, perusahaan konsultan milik Penn menerima US$300,000 pada tahun 2007 untuk mendukung perjanjian “perdagangan bebas ” dengan Colombia. Walaupun Clinton menyatakan penentangannya pada kesepakatan itu dan menyoroti “sejarah penindasan dan menargetkan pembunuhan oragnisasi-organisasi buruh” di negeri itu, seorang pemain kunci dalam kampanyenya merancang strategi dengan para pejabat pemerintah Colombia untuk meloloskan kesepakatan tadi.

    Kampanye Obama juga merasakan hal yang serupa pada bulan Februari. Ketika calon itu sedang berkampanye di Ohio yang utamanya sebagai penantang NAFTA, dengan menyebut kesepakatan perdagangan adalah suatu “kesalahan” yang telah membahayakan kaum pekerja, penasehat kebijakan ekonominya, Austan Goolsbee, seorang professor dari Universitas Chicago, bertemu dengan para pejabat pemerintah Kanada untuk menjelaskan, sebagaimana dilaporkan oleh sebuah memo dari Kanada, bahwa tuduhan Obama tadi hanyalah untuk “mencari posisi politik”.

    Goolsbee dengan cepat mengklaim bahwa posisinya telah disalah artikan, tapi insiden tadi memunculkan beberapa pertanyaan. Contohnya, kenapa menempatkan ekonom senior seperti Goolsbee, pada Dewan Kepemimpinan Demokrat, organisasi sayap kanan partai itu yang dikenal karena kedekatannya dengan korporasi, dan orang yang dipuji sebagai “seorang sumber penasehat yang bernilai atas perdagangan bebas selama lebih dari satu dekade”, dalam posisi utama untuk membentuk pendirian ekonomi bagi Obama?

    Jika tekanan dari bawah partai itu dibiarkan terjadi setelah pemilu, akan cukup mengejutkan untuk melihat seorang kandidat yang menang untuk kembali pada model korporasi Bill Clinton atas cara bagaimana memerintah dunia. Namun, kembali kepada gaya politik internasional masa pra-Bush mungkin lebih mudah diimpikan daripada dilakukan.

    Pertentangan Neo-con

    Bagi kelompok elit “perdagangan bebas” yang kesal karena kegagalan mereka, ide-ide kaum fundamentalis pasar yang telah mendominasi perkembangan internasional pada selama kurang lebih 25 tahun pada saat ini terancam secara global. Hal ini terutama karena resep ekonomi deregulasi, privatisasi, pasar terbuka dan pemotongan atas pelayanan social yang seringkali dibuat (dan dipaksakan) oleh IMF dan Bank Dunia yang terbukti menimbulkan bencana besar.

    Tahun 2003, Laporan Human Development PBB menjelaskan bahwa 54 negara yang telah miskin menjadi lebih miskin selama era “perdagangan bebas” pada tahun 1990an. British Guardian meringkas dengan baik inti laporan ini sebagai berikut:

    “Dengan isu bersama dari orang yang berargumen bahwa kebijakan “cinta yang kuat” dari dua dekade lalu telah memunculkan pertumbuhan suatu kelas menengah baru global, laporan tadi mengatakan bahwa dunia menjadi lebih terpecah antara bagian dunia yang super kaya dan bagian dunia yang sangat miskin. Kelompok yang paling kaya yang merupakan 1% penduduk dunia (sekitar 60 juta jiwa) saat ini menerima pendapatan penduduk termiskin sebesar 57%, sementara pendapatan penduduk terkaya dari 25 juta penduduk Amerika adalah sama dengan pendapatan 2 milyar orang penduduk dunia yang termiskin.”

    Penemuan semacam itu menyebabkan seorang administrator PBB Malloch Brown, dalam sebuah pernyataannya yang terus terang menyerukan untuk melakukan “serangan gerilya pada consensus Washington”.

    Sebenarnya, tahun 2008, serangan semacam itu sudah dilakukan – dan Washington berada dalam posisi yang jauh lebih lemah untuk menangani hal itu. Negara-negara yang terkena krisis ekonomi Asia tahun 1997-98, contohnya, pada saat ini sedang membangun cadangan mata uang yang besar sehingga mereka tidak akan pernah lagi mengemis pada IMF(dan dengan begitu lalu didikte Washington) pada saat krisis. Terlebih lagi, keseluruhan Amerika Latin pada saat ini sedang memberontak. Lebih 500 juta orang tinggal di wilayah itu, dan lebih dua pertiganya sekarang hidup di bawah pemerintahan yang terpilih sejak tahun 2000 dengan mandate untuk berpisah dengan ekonomi “perdagangan bebas”, dengan menyatakan lepas dari Washington, dan melakukan kebijakan yang sebenarnya menguntungkan kaum miskin.

    Di akhir April, ekonom Mark Weisbrot mencatat bahwa, dengan begitu banyak Negara yang melepaskan diri dari cengkramannya, IMF, yang suatu kali pernah mendikte kebijakan ekonomi untuk mengikat banyak pemerintahan di dunia, sekarang menjadi bayang-bayang dirinya pada masa lalu. Dalam empat tahun terakhir, portfolio pemberian pinjamannya menurun drastis dari $105 juta hingga kurang dari $10 juta, dengan porsi terbesar saat ini hanya ada pada dua negara, Turki dan Pakistan. Hal ini menyebabkan US Treasury, yang menggunakan badan itu untuk mengkontrol ekonomi luar negeri, menjadi jauh lebih tidak berdaya dibandingkan pada dekade lalu. “Hilangnya Pengaruh IMF,” tulis Weisbrot, “adalah barangkali perubahan yang paling penting pada sistim keuangan internasional dalam lebih dari setengah abad.”

    Hal ini adalah suatu ironi politik kelompok neo-cons dari pemerintahan Bush, yang terpukul oleh kekuatan militer AS, yang gatal untuk melancarkan perang di Asia Tengah dan Timur Tengah, dan menjauhkan diri dari lembaga-lembaga multinational, dan sesungguhnya membantu tumbuhnya situasi global dimana pengaruh AS menjadi melemah dan Negara-negara di dunia sedang mencari jalan kebebasan. Tahun 2005, seorang wartawan Inggris George Monbiot mengatakan hal ini sebagai “pertentangan cara berpikir kaum neo-con yang tidak diakui”. Dia menulis:

    “Mereka ingin menarik orde multilateral yang lama dengan yang baru, yakni orde buatan AS. Apa yang mereka gagal pahami adalah bahwa sistim “multilateral” sebenarnya adalah sebuah proyeksi dari unilateralisme AS, yang dengan cerdiknya dikemas untuk memberikan sedikit bantuan kepada Negara-negara di dunia untuk mencegah mereka menyerangnya. Seperti lawan-lawan mereka, kaum neo-cons gagal memahami baiknya cara yang dilakukan [presiden Franklin D] Roosevelt dan [Harry S] Truman dalam merajut orde international. Mereka mencari cara untuk menggantikan sistim hegemoni yang abadi dengan sebuah sistim baru yang belum diuji coba dan labil (karena Negara-negara lain pasti menyerangnya).

    Terpukul oleh kekalahan dalam perang dan krisis ekonomi, Amerika pada saat ini adalah Negara superpower yang sedang jatuh tergelincir. Namun, tidak ada jaminan bahwa era masa depan akan menghasilkan sebuah perubahan yang lebih baik. Di dunia dimana nilai dolar sedang merosot, harga minyak naik dan menjadi langka dikarenakan permintaan, dan Negara-negara asing muncul sebagai pesaing kekuatan Amerika, kemungkinannya adalah pada apakah dengan tetap berlanjutmnya gaya unilateralisme Bush/Cheney atau dengan sukses kembali pada korporatisme multilateral yang “mampu bertahan dan efektif” pada tahun 1990an dan mungkin tidak akan ada lagi. Tapi kegagalan atas pilihan-pilihan ini, tidak diragukan lagi, bukan karena kurangnya mencoba. Bahkan dengan globalisasi korporasi yang runtuh, bisnis multinational akan berusaha untuk mengkonsolidasikan untuk memperluas kekuasaan mereka. Dan bahkan dengan model imperium globalisasi yang tercemarpun, kehadiran militer AS yang diulur-ulur mungkin akan mencoba untuk bertahan dengan kekerasan.

    Peninggalan pemerintahan Bush adalah berupa dunia yang pernah suatu kali jauh lebih terbuka dan juga jauh lebih berbahaya. Prospek semacam itu tidak mengecilkan perayaan yang telah lama ditunggu pada bulan January. Tapi mereka mengatakan bahwa sebuah era baru dari pertempuran globalisasi – perjuangan untuk membangun sebuah orde dunia yang tidak berdasarkan pengaruh korporasi maupun kekuasaan imperium – akan dimulai.

    Mark Engler, adalah seorang analis pada Kebijakan Luar Negeri pada Focus, dan adalah seorang pengarang dari How to Rule the World: The Coming Battle Over the Global Economy (baru saja diterbitkan oleh Nation Books). Dia dapat dihubungi via website www.DemocracyUprising.com.